Dispusip

Ikatan Pustakawan Indonesia Kembali menggelar Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Batam, 7-10 Juli 2019. Rakerpus XXII mengambil tema “Pustakawan Berkarya Berbagi Pengetahuan untuk Kesejahteraan” dan bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Pustakawan Indonesia 46 tahun yang lalu.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengirimkan 2 orang peserta seminar diantaranya Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Mawardi Roska, S.IP, juga Ketua IPI Kabupaten Pesisir Selatan Hj. Lisda Hendrajoni, SE, MM.Tr.

Narasumber yang mengisi Rakerpus IPI XXII dan Seminar Ilmiah ini adalah Wagub Jawa Timur Emil Dardak, Direktur Perpustakaan Nasional Singapura Tan Huism, wakil presiden Frankfurt Book Fair Claudia Kaiser, dan Joko Santoso dari Perpustakaan Nasional.

Rakerpus dibuka oleh Gubernur Kepri yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kepri, Arif Fadilah. Dalam sambutannya, Arif menyatakan bahwa peningkatan kualitas perpustakaan merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan cita-cita dalam pembukaan undang-undang dasar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Perpustakaan yang dimiliki oleh Indonesia sebanyak 164 ribuan sebagai jantung pengetahuan, menjadi tantangan bagi Ikatan Pustakawan Indonesia dalam mengelola pustakawannya agar dapat menunjukkan keprofesionalismenya dalam mengelola dan memberikan pelayanan terbaik,” kata Tengku Syamsul Bahri, Ketua Umum IPI periode 2018-2021, Tengku Syamsul Bahri, dalam sambutannya.

Hal senada disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional yang menyatakan bahwa profesi pustakawan menjadi mulia bila dapat menyediakan informasi bagi masyarakat. Selain itu, ada tiga hegemoni dunia, yaitu hegemoni militer, SDM, teknologi, yang semuanya berasal dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari membaca. Hal ini membuat paradigma perpustakaan harus berubah agar lebih menjangkau masyarakat. Dengan kata lain, paradigma perpustakaan sekarang adalah akses perpustakaan dijadikan sebagai skala prioritas.

Layanan perpustakaan adalah hak inklusif masyarakat yang telah dijamin oleh undang-undang di antaranya UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 5 dan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12 ayat 2.

Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso dalam paparannya saat menjadi narasumber pada Rakerpus IPI XXII dan Seminar Ilmiah Nasional IPI menyatakan sesuai dengan RKP 2019, sasaran pembangunan nasional perpustakaan adalah peningkatan kualitas SDM dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Kedua sasaran ini dapat diwujudkan dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan pusat kegiatan informasi. Capaian sasaran ini dapat dilihat dari indeks kegemaran membaca, jumlah pemustaka, akses layanan, dan jumlah perpustakaan umum yang memberikan layanan inklusi sosial.

Program dan kegiatan Prioritas Nasional 2019 adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar yang terdiri dari tiga skala prioritas nasional, yaitu literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Lebih lanjut Joko menjelaskan tentang transformasi perpustakaan yang dapat dibagi menjadi tiga bagian. “Pertama, pusat ilmu pengetahuan (inovasi), kedua, pusat kebudayaan (pelestarian dan pemajuan), dan yang ketiga adalah pusat kegiatan masyarakat (pemberdayaan),”

Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan pendidikan. Seperti TK, PAUD dan pembangunan perpustakaan desa serta pembudayaan kegemaran membaca masyarakat desa. Tutup Joko